Kapanlagi.com - Globalisasi ekonomi telah menjadi alat pemaksaan ideologi kapitalis ke seluruh dunia yang dilakukan oleh negara maju yang menganut ideologi tersebut dan korporasi global dengan dukungan Bank Dunia, IMF, dan WTO. "Hasilnya, globalisasi ekonomi hanya menguntungkan bagi segelintir rakyat negara maju dan korporasi global itu, sedangkan eksploitasi atas negara berkembang dan kesenjangan ekonomi antarnegara terus berlanjut," kata pengamat ekonomi dari Pusat Studi Ekonomi Pancasila (Pustep) UGM Prof Dr Edy Suandi Hamid, di Yogyakarta, Jumat (6/5).
Dengan ideologi ekonomi liberal tersebut, menurut dia, bangsa Indonesia dipaksa menyesuaikan dengan sesuatu yang berbeda dengan pandangan hidupnya. Melalui berbagai `payung` kesepakatan yang dinaungi WTO, IMF, dan Bank Dunia, perekonomian nasional semakin digiring ke arah persaingan bebas, keterbukaan ekonomi yang luas, pengurangan campur tangan pemerintah dalam ekonomi, maupun penjualan aset BUMN kepada investor asing lewat privatisasi atau divestasi.
"Lewat saran dari IMF pula pemerintah Indonesia melakukan penyehatan perbankan dengan biaya sampai Rp650 triliun, melalui dana rekapitalisasi perbankan yang kini setiap tahun menjadi beban rakyat yang tercermin pada APBN," kata dia. Dengan ideologi ekonomi liberal tersebut, berbagai subsidi seolah `diharamkan`, harga domestik harus tidak jauh berbeda dengan harga di pasar dunia. Akibatnya, berbagai subsidi yang dinikmati lapisan masyarakat bawah harus dihapuskan.
Harga Bahan Bakar Minyak (BBM), misalnya, harus disesuaikan dengan harga di luar negeri, meskipun disadari akibatnya telah memerosotkan kesejahteraan masyarakat miskin. "Oleh karena itu, selayaknya kita mengkritisi proses globalisasi yang terjadi saat ini, dan tidak hanya menelan mentah-mentah tekanan `kesepakatan` ekonomi yang dipaksakan melalui berbagai `payung` lembaga ekonomi keuangan global," ujarnya. (*/bun)
http://www.kapanlagi.com/newp/h/0000062326.html
no 16
Tidak ada komentar:
Posting Komentar